0
05.21 | Posted in
Kapolda Jawa Tengah
“Tembak di Tempat Bagi Pengacau !”
KITA-SEMARANG
Kapolda Jateng Irjend Pol Edward Aritonang akan memfokuskan pengamanan di tempat umum maupun sarana berkumpulnya masyarakat yang merayakan Idul Fitri. Seluruh jajarannya baik di tingkat Polres maupun Polsek diharapkan bekerja ektra. Namun demikian, pihaknya berharap agar masyarakat juga turut berperan aktif membantu kerja polisi dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing.
Sekecil apapun informasi yang berkembang di masyarakat untuk segera dilaporkan, agar setiap tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban dapat segera diantisipasi. Mengenai tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, Kapolda menginstruksikan jajarannya agar tidak ragu-ragu untuk bertindak tegas. "Demi keselamatan masyarakat, kami minta anggota untuk bertindak tegas kepada pengacau. Jangan ragu-ragu, selama hal itu dilakukan secara terukur dan dapat
dipertanggung jawabkan," ujar Kapolda, pada Senin (30/8) lalu.
Intruksi tembak di tempat bagi pengacau tersebut, mendapat dukungan dari Gubernur Jateng Bibit Waluyo saat memberikan sambutan dalam Rakor lintas sektoral di Mapolda. "Khusus arus mudik, ciptakan keamanan dan kenyamanan di jalan raya, cegah kejahatan di jalan raya, tembak di tempat pelaku secara prosedural dan profesional. Langkah itu demi menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang akan merayakan lebaran," kata Bibit dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Jateng Hadi Prabowo. (Ir)
Category:
��
0
05.21 | Posted in
Diskriminatif, Tunjangan Profesi Guru Terlambat Dibayarkan
KITA-SEMARANG
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Dana Tambahan Penghasilan bagi guru PNS yang belum memperoleh TPG terlambat direalisasikan. Hal ini dinilai sebagai sebuah hal yang diskriminatif. Oleh karena itu, perlu adanya langkah serius untuk segera merealisasikan tunjangan dan dana tambahan bagi guru agar tidak mengalami keterlambatan. Apabila tidak ditindaklanjuti, bisa menjadi preseden buruk karena berdasarkan Pidato Kenegaraan Presiden Pengantar Nota Keuangan di halaman sidang Paripurna DPR-RI dan DPD-RI, dana transfer ke daerah jumlahnya semakin besar. Hal itu seperti ditegaskan oleh Sulistyo, anggota DPD RI asal Jawa Tengah yang juga sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PGRI beberapa waktu lalu.
Menurut Sulistyo, sesuai Permenkeu Nomor 117 dan 119 Tahun 2010, seharusnya TPG sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang sudah bersertifikasi untuk enam bulan terhitung Januari-Juni 2010, dibayarkan paling lambat Juli 2010. Namun sampai Agustus ini rupanya banyak daerah yang belum membayarnya. ''Ada daerah yang sudah membayar dan ada juga yang hanya membayar lima bulan dengan alasan uangnya tidak cukup,'' jelas Sulistyo.
Pihaknya juga sudah melayangkan surat ke Menkeu serta Menpan dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan keterlambatan pembayaran TPG dan Dana Tambahan Penghasilan tersebut. Dana tambahan sebesar Rp 250 ribu/bulan, berdasarkan Permenkeu untuk enam bulan pada tahun ini, sudah harus terbayar paling lambat Juli 2010. Tetapi sampai sekarang banyak yang belum terbayar.
Dia menambahkan, hal yang paling aneh terjadi di DKI Jakarta, karena dana tambahan untuk guru malah belum dibayarkan sejak Januari 2009. Kalau bukan untuk guru biasanya tertib. Tetapi kalau untuk guru sering disepelekan. “Itu namanya diskriminatif,” imbuhnya.
Masih menurut Sulistyo, dia semakin prihatin dengan adanya Surat Edaran Menpan No. 05/2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di instansi pemerintah. “Surat Edaran tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan guru, terutama yang mengabdi di sekolah swasta,” tandasnya lagi.
Karena, tambah Sulistyo, dalam edaran itu hanya ada dua kategori yaitu kategori I yakni tenaga honorer yang memperoleh imbalan atau penghargaan dari APBN/APBD, bekerja di instansi pemerintah yang berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006 lalu masa kerjanya minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005. Kategori II, mereka yang memenuhi syarat seperti kategori I tetapi memeroleh penghasilan dari sumber lain bukan APBN/APBD.
Dia menyatakan, edaran itu terutama untuk institusi pendidikan sangat diskriminatif dan tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Banyak guru telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah swasta terlebih guru TK karena TK negeri jumlahnya sangat sedikit. (Im-Nt)
Category:
��
0
05.20 | Posted in
Penderita HIV/AIDS di Semarang Bertambah

KITA-SEMARANG
Penderita HIV/AIDS di Kota Semarang Jawa Tengah, dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini bertambah 86 orang lagi. Hal itu seperti dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Tatik Suyarti, di Semarang, Rabu (26/8) lalu. Mengutip laporan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap penyakit itu, Tatik mengatakan, selama periode Januari-Maret 2010 tercatat 77 penderita HIV dan penderita AIDS sembilan orang. “Sebelumnya, jumlah penderita HIV di Kota Semarang selama periode 1993 hingga 2009 tercatat sebanyak 997 orang, 115 orang penderita AIDS, dan 25 orang di antaranya telah meninggal dunia,” katanya.
Menurut Tatik, pasien yang terdeteksi itu sebelumnya menjalani pemeriksaan di klinik “Voluntary Counseling and Testing” (VCT) yang tersebar di seluruh Kota Semarang. Mereka melakukan itu atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan. “Sebanyak 55 orang dari 77 penderita adalah pelanggan wanita pekerja seks, enam wanita pekerja seks, dua pengguna narkoba, satu wanita-pria (waria), dan sisanya kalangan lain, termasuk ibu rumah tangga,” katanya.
Ia menegaskan, bahwa penyakit HIV/AIDS sebenarnya ibarat fenomena gunung es sebab kenyataan yang ditemui di lapangan hanya menunjukkan sebagian kecil realitas yang lebih utuh sehingga jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Bertambahnya penderita baru HIV/AIDS tersebut, kata dia, di satu sisi memang patut disesali. Namun, di sisi lain menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke klinik VCT semakin meningkat.
Kemungkinan, imbuh Tatik, para penderita baru yang ditemukan tersebut sebenarnya sudah lama mengidap HIV/AIDS, namun baru akhir-akhir ini mau memeriksakan diri sehingga diketahui kalau dia menderita HIV/AIDS. “Masih banyak masyarakat yang termasuk risiko tinggi terkena HIV/AIDS yang belum mau memeriksakan diri sehingga mereka tidak mendapatkan penanganan jika ternyata terjangkit penyakit tersebut,” tambahnya.
Padahal, imbuh Tatik, klinik-klinik VCT sudah tersebar di berbagai rumah sakit, antara lain RSUP dr. Kariadi, RSUD Kota Semarang, dan pihaknya telah menggalakkan klinik VCT di sejumlah Puskesmas di Kota Semarang. “Puskesmas Halmahera dan Poncol Semarang telah dilengkapi klinik VCT sehingga memudahkan masyarakat yang ingin memeriksakan diri. Namun, sebelum itu mereka biasanya mendapatkan konseling,” ujarnya lagi.
Pendeteksian yang dilakukan sejak dini, kata dia, memudahkan penanganan yang dilakukan sebab berkembangnya HIV menjadi AIDS rata-rata memerlukan waktu sekitar 2-3 tahun, bahkan bisa lebih cepat tergantung kondisi penderita. Ditanya tentang penyebab bertambahnya penderita HIV/AIDS itu, ia mengatakan penyebab penularan terbesar selama ini masih diakibatkan hubungan seksual, berikutnya penggunaan jarum suntik bergantian. “Karena itu, kami terus menggalakkan pembinaan terkait pemakaian kondom di seluruh lokalisasi untuk meminimalisir penyebaran penyakit HIV/AIDS meskipun masih saja ada yang tidak mematuhinya,” pungkasnya”. (Ir)

Category:
��
0
05.20 | Posted in
PSIR Rembang Targetkan Liga Super
KITA-REMBANG
Pada musim kompetisi 2010 ini, Pemerintah Kabupaten Rembang benar-benar melakukan langkah-langkah strategis demi meraih prestasi di bidang olahraga, khususnya sepak bola. PSIR yang merupakan tim andalan masyarakat Rembang, diharapkan mampu mengukir prestasi dan dapat ikut tampil pada Liga Super. “Saya ingin PSIR dapat tampil di Liga Super,” tegas H Moch Salim Ketua Umum PSIR, didampingi sekretaris PSIR M Sodiq dan Kabag Humas Suyono di hadapan wartawan beberapa waktu lalu.
Untuk mencapai target tersebut, Sumadi HS dipilih sebagai Manajer PSIR untuk musim kompetisi Divisi Utama 2010/2011. Terpilihnya Sumadi sebagai Manajer PSIR tak lepas dari pengalamannya yang telah delapan kali memimpin PSIR sebelumnya. Selain itu ada pertimbangan politis, karena yang bersangkutan merupakan ketua DPC PDIP Rembang.
Di samping memilih Sumadi HS menjadi Manager PSIR, hasil rapat internal pengurus dan manajemen juga menunjuk tiga wakil manajer, yaitu Drs. Waluyo, MM (bidang organisasi), Siswanto (bidang operasional) dan Joko Supriadi (bidang dana). Selain itu, juga menunjuk Abdullah Zawawi, S.Sos sebagai bendahara dan Tri Haryanto sebagai wakil bendahara.
H Moch Salim yang juga Bupati Rembang berharap, agar tim manajemen dapat membuat PSIR menjadi semakin tangguh serta dapat berprestasi lebih baik dari musim sebelumnya, bahkan promosi ke Liga Super. Salim menambahkan, bahwa akan dibangun stadion baru yang sesuai dengan persyaratan Liga Super. Selain itu, GOR Mbesi diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Soal pemain, Ketum PSIR berharap, agar PSIR tidak hanya membeli pemain, akan tetapi ke depan harus dapat “menjual” pemain. Oleh karena itu, imbuh Salim, ke depan akan dibuat Training Center (TC) untuk pemain-pemain junior sehingga terjadi kesinambungan. “Saya yakin, dengan dukungan semua pihak, apa yang kita programkan ini, akan dapat terwujud,” tegasnya.
Menurut Sumadi HS, untuk kebutuhan pemain, telah dipersiapkan 19 pemain lokal dan tiga pemain asing. Tiap posisi, lanjut Sumadi, diperlukan satu pemain asing. Selain itu, pihaknya telah menunjuk Suroso sebagai Pelatih Kepala dengan dibantu Hadi Surento, Siswoyo dan Komarudin.
Sumadi menambahkan, untuk musim kompetisi 2010 ini, PSIR membutuhkan dana yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, PSIR hanya bertanding 18 kali membutuhkan dana Rp 3,5 Miliar. Sedangkan untuk tahun ini, PSIR bertanding 24 kali. Anggaran yang dibutuhkan pada musim kompetisi ini, sekitar Rp 7 Miliar. Sumadi berharap, anggaran sebesar itu dapat disediakan dari APBD, sponsor dan hasil penjualan tiket masuk stadion krida Rembang. (Harti)
Category:
��
0
05.19 | Posted in
Pemkab Rembang Dukung Desalinasi Blok Cepu

KITA-REMBANG
Setelah Plan of Development (PoD) dari Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) keluar yang menyetujui BP Migas untuk membuat waduk di Desa Banyuurip Kabupaten Bojonegoro, maka Pemerintah Kabupaten Rembang merencanakan program Desalinasi, yaitu mengurangi kadar garam air laut untuk kebutuhan injeksi produksi minyak di Blok Cepu. Program ini muncul karena berbagai pertimbangan dan merupakan upaya efisiensi luar biasa untuk kegiatan Blok Cepu.
Waduk di Banyuurip Bojonegoro memiliki daya tampung sebanyak 50 juta m3 yang disedot dari Sungai Bengawan Solo dan membutuhkan areal seluas 125 ha. Air tersebut akan diolah menjadi asin dengan kadar garam tertentu dengan cara ditambah garam kualitas tinggi. Hal ini akan mengakibatkan tingginya biaya untuk mengasinkan air tawar yang membutuhkan garam dalam jumlah besar dengan harga perkilogram sekitar Rp 2 ribu. Selain itu, akan mengurangi lahan pertanian seluas 125 Ha dan juga akan mengganggu pengairan pertanian karena air sungai Bengawan Solo ditampung di waduk sebanyak 50 juta m3. “Untuk kebutuhan sehari-hari, dibutuhkan air 347 liter per detik atau setara 30 juta liter atau setara 30 ribu m3 per hari. Bayangkan kalau setiap hari air dari Sungai Bengawan Solo diambil sebanyak itu,” tegas Bupati Rembang H Moch Salim.
Melihat kondisi tersebut bupati Rembang mencetuskan gagasan itu dan disampaikan ke BP Migas lewat program Desalinisasi atau mengurangi kadar garam air laut di Rembang kemudian disalurkan ke Bojonegoro lewat pipa yang ternyata lebih efisien. Kompensasinya, ketiga daerah yaitu Rembang, Blora, dan Bojonegoro akan mendapatkan air asin yang diproses menjadi air tawar untuk kebutuhan air bersih yang akan dikelola PDAM masing-masing. Kompensasinya belum dihitung secara detail, namun kira-kira 50 liter per detik.
Menurut bupati, dengan program ini, proses lebih murah yaitu seribu rupiah per m3. Tetapi kalau air laut diproses menjadi air tawar, minimal dibutuhkan sepuluh ribu rupiah per m3. Sehingga, air bersih ke PDAM bisa naik 10 kali lipatnya karena harganya lebih murah, dari 50 liter per detik bisa menjadi 500 liter per detik. Air tersebut berasal dari Sungai Karanggeneng, yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Rembang.
Bupati menambahkan, program ini juga mendukung Water Front City atau Kota Pantai Unggulan, dan pada bulan Oktober harus sudah jalan. Sebetulnya, imbuh Salim, program tersebut sudah dua tahun lalu direncanakan. Namun sempat terhenti dan sekarang dilanjutkan lagi bertepatan saat ini pihaknya memiliki program Water Front City. “Program ini murni dibiayai swasta dan tidak membebani APBD,” tandas Salim.
Untuk mensukseskan program ini, bupati berharap agar DAM di muara sungai Karanggeneng bisa dibangun selebar-lebarnya dengan menyesuaikan hitungan debet airnya. Masih menurut bupati, program ini sekaligus dapat menyelesaikan permasalahan air bersih bagi 10.000 pelanggan. Dengan dibangunnya DAM air sungai, maka tidak ada air sungai yang dibuang ke laut. Sehingga bisa dinikmati masyarakat yang membutuhkan air bersih. “Di sekitar lokasi tersebut, akan kita bangun Break Water sehingga akan nampak seperti danau di dalam kolam,” imbuhnya.
Program yang direncanakan bupati itu, mendapat tanggapan positif dari sejumlah elemen di Kabupaten Rembang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang Ir H Sunarto menyatakan sangat mendukung rencana tersebut. Menurut Sunarto, jika rencana itu dapat terwujud, maka Rembang tidak akan kekurangan air bersih. “Saya sangat mendukung, apalagi air laut juga nggak kulakan, mereka tinggal ambil dan tidak ada dampak yang dirugikan. Dan kita dapat air bersih yang akan dikelola PDAM,” jelas Sunarto.
Sedangkan menurut Direktur PDAM Rembang, Gus Wakhid, ST berharap, agar rencana kerjasama tersebut dapat segera menjadi kenyataan karena akan menimbulkan multiplayer efek antara lain meningkatnya jumlah pelanggan PDAM karena adanya peningkatan debit air. “Kami berharap agar program ini dapat segera terwujud,” ujarnya. (Harti)
Category:
��